Komponen Masyarakat Papua Barat Sepakat Dukung Stabilitas Jelang Penetapan Otsus

Ditulis Oleh Pengelola Website | pada 21/07/2021 | 11:07:25 WIT

LEMBAGA dan elemen di Papua Barat setuju menerima kehadiran otonomi khusus (otsus) jilid II. Dalam keterangan resmi yang dikutip, Jumat (16/7), Lembaga Papua seperti MRP, Fraksi Otsus DPR PB, DAP Wilayah III Doberay, Parlemen Jalanan dan Garda Merah Putih Papua Barat telah bersepakat menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat. Dalam dialog, Ketua MRP (Majelis Rakyat Provinsi) Papua Barat Maxi Ahoren, menyatakan meski belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, namun sebagian besar aspirasi mereka sudah masuk dalam revisi UU Otsus. Dari sejumlah pasal tersebut, di antaranya tentang kehadiran Fraksi Otsus di tingkat kabupaten kota.

“Jika usulan kami tidak diakomodir, maka kami akan menolak. Namun lebih dari 50% aspirasi terkait revisi yang kami berikan sudah dimasukkan dalam revisi. Kami sejauh ini sudah berjuang agar seluruh aspirasi kami di akomodir oleh pansus dan pemerintah,” tutur Maxi.

“Saya mengajak kita semua bersama-sama mengawal berjalanannya otsus. Tidak perlu lagi ada demonstrasi. Kalau ada ketidakpuasan, ada mekanisme yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan berdialog,” kata Maxi lagi. Sementara itu Ketua Fraksi Otsus, George Dedaida menyampaikan revisi memang tidak bisa memuaskan semua pihak di Papua Barat. Fraksi juga sudah memberikan sejumlah poin dalam revisi.

“Kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Proses pembangunan di Papua Barat harus terus berjalan. Dan itu perlu Kerjasama semua pihak. Koordinasi lintas lembaga. Komunikasi dengan segenap elemen perlu ditingkatkan,” tutur George. Masih dalam alur diksusi, Ketua DAP Wilayah III Doberay, Zakarias Horota mengakui selama kurun waktu 20 tahun berlangsungnya Otsus di Papua, masih banyak yang perlu di evaluasi. Dia menngambil contoh kasus pemerintah pusat terkesan enggan untuk berdialog. Bukan hanya itu, Horota menilai ada sejumlah persoalan yang tidak selesai.


Kategori Berita Utama
Kata Kunci

Berita Utama Terkait


  • Harmonisasi Peraturan Gubernur Papua Barat Tentang Pelayanan Bantuan Otonomi Khusus Secara Digital; Sistem Informasi Layanan Bantuan Otonomi Khusus (SILABUSPB)

  • Seminar Dan Pameran Inovasi Implementasi Aksi Perubahan Bantuan Otsus Berbasis Aplikasi SILABUSPB

  • Rapat Kerja Pansus RUU Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

  • Pansus dan Pemerintah Sepakati Revisi UU Otsus Papua Dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR

  • Pemerintah Papua Barat sambut baik pengesahan UU Otsus Papua

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *